Pasukan TNI Dikirim ke Gaza: Tak Ikut Operasi Tempur dan Ini Syarat dari Hamas

Genews.co.id Rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah Indonesia menegaskan, misi tersebut bersifat kemanusiaan dan tidak terlibat operasi tempur. Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen Indonesia mendukung perdamaian Palestina.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kesiapan Indonesia mengirim personel TNI untuk membantu stabilisasi dan perlindungan warga sipil di Gaza. Pernyataan itu disampaikan dalam sejumlah forum internasional dan keterangan pers di Jakarta pada 2024. Namun, keputusan final tetap menunggu mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penegasan Pemerintah: Misi Kemanusiaan, Bukan Tempur

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pasukan yang dikirim bukan untuk perang. TNI hanya akan bertugas dalam koridor misi perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia harus sesuai hukum internasional.

Pemerintah menyatakan pengiriman pasukan dilakukan jika ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Skemanya melalui mekanisme pasukan penjaga perdamaian. Indonesia sebelumnya aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB.

Menurut data Kementerian Luar Negeri, Indonesia termasuk sepuluh besar kontributor pasukan perdamaian dunia. Pengalaman itu menjadi modal penting bila Gaza memasuki fase gencatan senjata permanen. Fokus utama adalah perlindungan warga sipil dan distribusi bantuan.

Syarat dari Hamas dan Dinamika Politik Gaza

Kelompok Hamas menyatakan terbuka terhadap kehadiran pasukan internasional. Namun, mereka mengajukan syarat tegas. Pasukan asing tidak boleh berpihak pada Israel.

Hamas juga menuntut adanya kesepakatan politik yang jelas sebelum pasukan asing masuk. Mereka meminta jaminan bahwa misi tersebut murni kemanusiaan. Hal itu disampaikan dalam berbagai pernyataan resmi pada 2024.

Situasi Gaza sendiri masih bergejolak sejak eskalasi konflik Oktober 2023. Serangan balasan antara Hamas dan Israel memicu korban sipil besar. Data PBB mencatat puluhan ribu warga terdampak dan infrastruktur hancur.

Sikap Indonesia dalam Konflik Israel–Palestina

Indonesia konsisten mendukung solusi dua negara. Pemerintah menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Posisi ini telah lama menjadi garis diplomasi luar negeri Indonesia.

Presiden Prabowo menyatakan Indonesia siap membantu proses rekonstruksi Gaza. Bantuan medis dan logistik telah dikirim melalui kerja sama regional. Indonesia juga aktif di forum Organisasi Kerja Sama Islam.

Kementerian Luar Negeri menegaskan semua langkah harus mengedepankan hukum internasional. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dukungan diberikan sepenuhnya kepada rakyat Palestina.

Menunggu Mandat Resmi dan Skema Pengiriman

Pengiriman pasukan TNI masih menunggu keputusan Dewan Keamanan PBB. Tanpa mandat resmi, Indonesia tidak dapat mengirim pasukan bersenjata. Hal ini ditegaskan pejabat pemerintah pada pertengahan 2024.

Skema yang disiapkan mengacu pada misi penjaga perdamaian seperti di Lebanon dan Kongo. Personel TNI akan fokus pada pengamanan wilayah sipil. Mereka juga berpotensi membantu evakuasi dan distribusi bantuan.

Pengamat militer menyebut misi ini sarat tantangan politik. Stabilitas Gaza masih rapuh dan negosiasi terus berlangsung. Pemerintah menegaskan keputusan akhir mempertimbangkan keselamatan prajurit dan dinamika geopolitik.