Ultimatum Pedas Purbaya: Bea Cukai Dibekukan atau 16 Ribu Pegawai Dipecat?

Genews.co.id -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah tidak main-main saat menyampaikan ultimatum tegas di rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Ultimatum Tegas ini disampaikan pada Kamis, 27 November 2025. Ia juga meminta waktu satu tahun penuh dari Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan berbagai masalah di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Mulai dari praktik under-invoicing hingga masuknya barang ilegal yang merugikan negara. Bayang-bayang masa Orde Baru pun kembali menghantui, saat Bea Cukai pernah dibunuh pada tahun 1985 dan kewenangannya dialihkan ke perusahaan surveyor asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS), hingga akhirnya dikembalikan pada tahun 1997. Hal ini dituangkan juga melalui undang-undang 10/1995 tentang Kepabean

Ancaman Mirip Era Soeharto, Reformasi Pakai AI

Purbaya tak segan menyebut risiko konkret, jika kinerja tidak membaik dan masyarakat masih kecewa, DJBC bisa terhenti total. Dan juga enam belas ribu pegawai terancam dirumahkan. Contoh nyata yang ia ungkapkan saat sidak ke Bea Cukai Tanjung Perak dan laboratorium di Surabaya adalah pompa air submersible. Pompa Air Submersible adalah kasus yang dilaporkan hanya Rp 117.000 per unit padahal harga pasar Rp 40-50 juta. Sumber;money.kompas.com

Untuk percepatan, Kemenkeu memulai gelar teknologi AI di stasiun pabean guna mendeteksi lokasi lebih dini. Semoga ini jadi titik balik Purbaya menegaskan “Jika Bea Cukai tidak bisa meningkatkan kinerjanya dan masyarakat masih belum puas, Bea Cukai bisa dibekukan dan akan diganti dengan SGS,” ucap Purbaya.

Desakan ke BI: Lepas Rp1.000 Triliun untuk Ekonomi Bangkit

Tak berhenti di situ, Purbaya juga menyindir Bank Indonesia yang menyerap likuiditas Rp1.000 triliun melalui SRBI dan operasi pasar terbuka. Padahal pemerintah sudah menyuntikkan Rp276 triliun ke perbankan. Pertumbuhan M0 disesuaikan Oktober 2025 cuma 14,4% (yoy), melambat dari 18,6% sebelumnya, sementara idealnya 20% tanpa picu inflasi. Ia ajak Komisi XI “ketuk-ketuk” BI agar kebijakan moneter lebih longgar, biar ekonomi jalan bareng. Sumber;lenteratoday.com