Pawai Bintang Bulan Dibubarkan Danrem, Massa Tuntut Status Bencana Nasional
GeNews.co.id – Pembubaran pawai pengibaran bendera Bintang Bulan terjadi di Simpang Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Kamis (25/12/2025). Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Korem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran.
Kolonel Ali Imran, didampingi personel TNI, turun ke lokasi pawai yang digelar di Jalan Nasional Banda Aceh–Medan, tepatnya di Gampong Meunasah Mee. Akibat pawai tersebut terjadi kepadatan lalu lintas dan menghambat mobilitas sejumlah pengguna jalan di jalur lintas provinsi tersebut.
Puluhan peserta aksi tampak mengibarkan bendera Bintang Bulan di pinggir jalan sambil menyerukan kata “merdeka”. Ketegangan sempat terasa di lapangan, namun situasi dapat dikendalikan dan massa akhirnya membubarkan diri tanpa adanya benturan fisik.
Pembubaran Pawai Bintang Bulan di Lhokseumawe
Dalam arahannya, Kolonel Ali Imran meminta dalam acara meriah yang penuh kebahagiaan itu agar bendera tersebut tidak lagi dikibarkan. Dan menegaskan bahwa Aceh tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Hentikan seruan merdeka. Ini Indonesia, saya pun orang Aceh,” ucapnya dengan nada tegas.
TNI menertibkan spanduk dan atribut yang digunakan dalam pawai secara persuasif. Langkah itu mendapat respons positif dari warga sekitar yang menilai proses pembubaran berlangsung terukur dan mengedepankan pendekatan dialogis.
Aksi pawai tersebut diketahui merupakan bentuk desakan kepada Pemerintah Pusat agar banjir besar yang melanda Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera segera ditetapkan sebagai bencana berskala nasional. Peserta aksi menyebut, jika tuntutan itu tidak direspons, maka Pemerintah Pusat dinilai mengabaikan kesepakatan damai dalam MoU Helsinki.
Penangkapan Pembawa Senjata di Tengah Aksi
Di lokasi yang sama, TNI juga mengamankan seorang pria yang dicurigai membawa tas berisi barang berbahaya. Setelah diperiksa, tas tersebut ternyata menyimpan pistol dan sebilah rencong. Pria itu sempat mencoba melarikan diri saat akan diamankan, tetapi berhasil ditahan warga sebelum akhirnya diserahkan kepada aparat.
Pelaku dan barang bukti senjata kemudian dilimpahkan kepada pihak kepolisian untuk proses penanganan lanjutan. Sehari sebelumnya, berbagai elemen masyarakat di Aceh Utara yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Bersatu (GRAB) juga menggelar aksi solidaritas kemanusiaan.
Aksi itu diikuti pemuda, mahasiswa, santri, serta organisasi kepemudaan dan masyarakat. Koordinator lapangan, Muhammad Chalis, menilai dampak banjir kali ini jauh lebih luas dan merusak dibandingkan bencana besar sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur dan kondisi sosial masyarakat akan berlangsung sangat lama jika tidak ditangani dengan skema kebencanaan tingkat nasional. Aksi tersebut dimulai dari kawasan Nibong dan dilanjutkan dengan konvoi kendaraan menuju Kantor Bupati serta gedung DPRK Aceh Utara di Landing, Lhoksukon.
Solidaritas Aceh Utara: Dari Konvoi hingga Seruan Global
Massa menyampaikan orasi, membawa spanduk tuntutan, dan mengibarkan bendera putih sebagai simbol duka serta permohonan bantuan bagi korban banjir. Sebagian peserta juga membawa poster berbahasa Inggris yang berisi seruan agar lembaga global turut memantau kondisi kemanusiaan akibat banjir.
Chalis menekankan bahwa penggunaan atribut internasional dalam aksi itu murni sebagai pesan kemanusiaan dan tidak berkaitan dengan agenda politik tertentu. Aksi damai berlangsung kondusif dan mendapat pengawalan gabungan TNI–Polri. Melalui gerakan ini, masyarakat berharap adanya respons cepat dan kebijakan yang lebih besar dalam penanganan bencana banjir di Aceh dan Sumatera.
