Purbaya Rotasi 50 Pejabat Pajak pada Jumat Ini, Perkuat Reformasi Internal DJP

Genews.co.id Kementerian Keuangan kembali melakukan langkah penyegaran organisasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudo Sadewa merotasi sekitar 50 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Jumat ini. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan reformasi internal perpajakan.

Rotasi pejabat dilakukan terhadap pejabat eselon II dan III yang bertugas di kantor pusat maupun daerah. Langkah ini dinilai rutin namun strategis, terutama dalam menjaga integritas dan kinerja aparat pajak.

Tujuan Rotasi Pejabat Pajak

Rotasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas kerja DJP. Pemerintah ingin memastikan seluruh pejabat pajak bekerja sesuai prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.

Kementerian Keuangan menilai perputaran jabatan penting untuk mencegah konflik kepentingan. Penempatan pejabat baru diharapkan membawa perspektif segar dalam pengawasan dan pelayanan pajak.

Selain itu, rotasi juga menjadi bagian dari pembinaan karir aparatur sipil negara di lingkungan Kemenkeu.

Lingkup Pejabat yang Dirotasi

Berdasarkan informasi yang beredar, pejabat yang dirotasi mencakup kepala kantor pajak, pejabat pengawasan, serta pejabat teknis di kantor pusat DJP.

Beberapa pejabat dipindahkan ke wilayah dengan tantangan penerimaan pajak yang berbeda. Sebagian lainnya ditarik ke pusat untuk memperkuat fungsi perumusan kebijakan.

Langkah ini dinilai sejalan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang.

Penekanan pada Integritas

Dalam berbagai kesempatan, Menkeu Purbaya menekankan pentingnya integritas aparat pajak. Kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan sangat bergantung pada perilaku dan kinerja pejabatnya.

Rotasi jabatan dipandang sebagai salah satu instrumen untuk menjaga jarak pejabat dari potensi penyimpangan. Dengan penugasan baru, risiko praktik tidak sehat dapat ditekan.

Kebijakan ini juga selaras dengan agenda reformasi birokrasi yang terus dijalankan Kemenkeu.

Dampak terhadap Kinerja DJP

Pengamat perpajakan menilai rotasi besar-besaran bisa berdampak positif. Penyegaran organisasi dapat meningkatkan semangat kerja dan produktivitas.

Namun, proses transisi juga perlu dikelola dengan baik. Pejabat baru membutuhkan waktu untuk memahami karakteristik wilayah dan wajib pajak.

Pemerintah diharapkan memberikan pendampingan agar pelayanan pajak tetap optimal selama masa penyesuaian.

Respons Internal Kementerian Keuangan

Di internal Kemenkeu, rotasi ini disebut telah melalui proses evaluasi kinerja. Penilaian dilakukan berdasarkan capaian kerja dan kebutuhan organisasi.

Kementerian menegaskan bahwa rotasi bukan bentuk sanksi. Langkah ini merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia.

Pejabat yang dirotasi diminta segera beradaptasi dan menjalankan tugas sesuai amanah.

Harapan terhadap Penerimaan Pajak

Rotasi ini juga dikaitkan dengan target penerimaan pajak nasional. Pemerintah berharap kinerja DJP semakin solid dalam mengejar target APBN.

Penempatan pejabat yang tepat dinilai dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan wajib pajak.

Dengan struktur organisasi yang lebih segar, DJP diharapkan mampu merespons dinamika ekonomi secara lebih cepat.

Langkah Lanjutan

Kementerian Keuangan memastikan akan terus melakukan evaluasi berkala. Rotasi dan mutasi pejabat tetap akan dilakukan sesuai kebutuhan.

Purbaya menegaskan bahwa reformasi perpajakan bukan hanya soal sistem, tetapi juga kualitas sumber daya manusia.

Masyarakat diharapkan tetap mendukung upaya pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang adil dan transparan.