APBN Bukan Untuk Membayar Hutang Whoosh
GeNews.co.id Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dengan tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek Kereta Cepat “Whoosh”. Hutang proyek ini dilaporkan mencapai antara 116 hingga 120 triliun rupiah, jumlah yang sangat besar dan menjadi sorotan publik.
Menurut Purbaya, sebab itu tanggung jawab hutang proyek bukan berada pada pemerintah pusat atau APBN. Ia menjelaskan bahwa proyek ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia. BPI Danantara Indonesia adalah konsorsium BUMN yang diberi mandat khusus untuk mengurus biaya kereta cepat ini. Oleh karena itu, hutang yang ada merupakan kewajiban internal Danantara yang harus dikelola secara mandiri oleh badan tersebut.
Pemerintah Pusat Tidak Akan Menalangi Hutang Kereta Whoosh
“Secara prinsip, hutang kereta Whoosh ini adalah tanggung jawab BPI Danantara Indonesia. Mereka memiliki modal berupa dividen dari BUMN yang bisa dimanfaatkan untuk menangani kewajiban tersebut. Pemerintah pusat tidak akan menggunakan APBN untuk menalangi hutang yang menjadi tanggung jawab konsorsium,” jelas Purbaya dalam konferensi pers terbaru.
Keberatan ini muncul setelah munculnya wacana bahwa pemerintah akan menggunakan APBN untuk menutup sebagian utang proyek Whoosh. Namun hingga kini, Purbaya menyatakan, pihaknya belum menerima permintaan resmi terkait hal tersebut.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan tanggapan bahwa pemerintah sedang mencari skema alternatif lain yang memungkinkan pembayaran hutang proyek Whoosh. YAng dimana skema tersebut bisa berjalan tanpa membebani APBN. Pemerintah menganggap proyek kereta cepat ini penting dan bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur nasional oleh sebab itu tetap dilanjutkan.
WHoosh Memicu Pendapat Reaksi Yang Beragam
Wacana penggunaan APBN untuk pembayaran utang ini memicu reaksi beragam, terutama dari pengamat ekonomi dan masyarakat. Penolakan Purbaya mendapat sambutan hangat dari sejumlah pihak yang menilai penggunaan dana harus dilakukan dengan hati-hati. Dan Penggunaan dana tersebut harus fokus pada prioritas utama pembangunan serta kesejahteraan rakyat.
Pengamat transportasi dan infrastruktur, Wahyu Santoso, menilai langkah pemerintah yang menolak pembebanan APBN sebagai bentuk pengelolaan fiskal yang prudent. Menurutnya, proyek sebesar kereta cepat Whoosh memang perlu dikelola secara profesional dan dipisahkan dari anggaran negara. Agar tidak menimbulkan risiko pembengkakan defisit fiskal. “Dengan demikian, pembayaran hutang proyek harus dilakukan melalui mekanisme bisnis yang sehat, bukan mengandalkan subsidi negara secara langsung,” ujar Wahyu.
