Tolak Jadi Menteri, Kapolri Listyo Sigit Pilih Jadi Petani & Siap Mundur Demi Polri
Genews.co.id Jakarta — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana pembentukan jabatan Menteri Kepolisian. Pernyataan itu disampaikan saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta.
Listyo menyebut dirinya lebih memilih menjadi petani dibanding menerima jabatan menteri jika Polri harus ditempatkan di bawah kementerian. Sikap tersebut ia sampaikan secara terbuka di hadapan anggota DPR dan jajaran Polri.
Pernyataan Kapolri itu langsung menyedot perhatian publik. Isu perubahan struktur kelembagaan Polri kembali menjadi perbincangan nasional.
Fakta Utama Pernyataan Kapolri
Kapolri Listyo Sigit mengaku pernah mendapat tawaran untuk menjabat sebagai Menteri Kepolisian. Tawaran tersebut diterimanya melalui pesan singkat.
Namun, ia menolak secara tegas. Listyo menilai posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden sudah tepat. Menurutnya, struktur tersebut menjaga independensi institusi kepolisian.
Ia menyampaikan pernyataan itu dalam rapat resmi dengan Komisi III DPR RI. Pernyataan tersebut juga dicatat dalam risalah rapat.
Alasan Menolak Polri di Bawah Kementerian
Listyo menilai menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan institusi. Ia khawatir kewenangan Polri akan tergerus jika berada di bawah struktur kementerian.
Kapolri menyebut Polri membutuhkan fleksibilitas dalam menjalankan tugas. Posisi langsung di bawah Presiden dinilai memberi ruang gerak yang lebih luas.
Ia menegaskan bahwa kepolisian harus tetap profesional dan tidak terseret kepentingan birokrasi tambahan. Karena itu, ia memilih mempertahankan sistem yang berlaku saat ini.
Pernyataan Siap Mundur Demi Institusi
Dalam rapat tersebut, Listyo juga menyampaikan pernyataan mengejutkan. Ia menyebut siap mundur dari jabatan Kapolri jika wacana tersebut dipaksakan.
Menurutnya, keputusan itu diambil demi menjaga marwah institusi Polri. Ia menegaskan jabatan bukan prioritas utama baginya.
Listyo mengatakan lebih baik meninggalkan jabatan daripada melihat Polri kehilangan independensi. Pernyataan itu disampaikan dengan nada serius.
Respons DPR dan Situasi Terkini
Sejumlah anggota Komisi III DPR RI merespons pernyataan Kapolri. Mayoritas menyatakan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden.
DPR menilai struktur saat ini masih relevan. Mereka menilai belum ada urgensi membentuk kementerian khusus kepolisian.
Hingga kini, wacana Menteri Kepolisian masih sebatas diskusi. Pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi terkait perubahan struktur Polri.
Perkembangan Selanjutnya
Pembahasan terkait reformasi kelembagaan Polri dipastikan masih akan berlanjut. DPR dan pemerintah disebut akan mengkaji secara mendalam dampak kebijakan tersebut.
Kapolri menegaskan akan tetap menjalankan tugasnya secara profesional. Ia memastikan Polri tetap fokus pada pelayanan dan penegakan hukum.
Publik kini menunggu arah kebijakan pemerintah. Sikap tegas Kapolri menjadi salah satu referensi penting dalam diskusi nasional ke depan.
