KPK Jadwalkan Periksa Eks Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
GeNews.co.id Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Pemeriksaan ini berkaitan dengan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Informasi tersebut disampaikan juru bicara KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada pekan ini di kantor KPK. Pemanggilan dilakukan untuk mendalami peran dan pengetahuan yang bersangkutan saat menjabat sebagai menteri.
Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 2023. Saat itu, sejumlah pejabat DJKA ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik kini menelusuri alur penganggaran dan proses lelang proyek perkeretaapian.
Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK
Pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Lokasi ini menjadi pusat kegiatan penyidikan perkara besar yang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Juru bicara KPK menyebut pemanggilan dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi. Penyidik ingin mengonfirmasi sejumlah dokumen dan kebijakan yang diambil selama periode proyek berjalan.
Sejumlah media nasional melaporkan bahwa pemanggilan ini berkaitan dengan proyek pembangunan dan peningkatan jalur kereta di beberapa wilayah. Proyek tersebut menggunakan anggaran negara yang bersumber dari APBN.
Pengembangan Kasus Korupsi Perkeretaapian
Kasus ini berawal dari OTT KPK pada April 2023. Saat itu, KPK menetapkan beberapa pejabat DJKA sebagai tersangka atas dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan wilayah lainnya.
Dalam konstruksi perkara, penyidik menemukan dugaan praktik pengaturan pemenang lelang. Nilai proyek yang disorot mencapai ratusan miliar rupiah. Sejumlah kontraktor juga telah diperiksa sebagai saksi.
KPK menduga adanya aliran dana suap kepada pejabat terkait proyek tersebut. Penyidikan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam proses penganggaran dan pelaksanaan proyek.
Respons Budi Karya Sumadi
Budi Karya Sumadi sebelumnya menyatakan akan kooperatif jika dipanggil KPK. Ia menegaskan siap memberikan keterangan sesuai dengan kapasitasnya sebagai mantan menteri.
Dalam beberapa kesempatan, ia menyebut bahwa seluruh proses proyek telah melalui mekanisme yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi terkait status hukum Budi Karya Sumadi. KPK memastikan pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara.
Komitmen KPK Tuntaskan Perkara
KPK menegaskan komitmennya menuntaskan perkara korupsi di sektor transportasi. Lembaga ini menyatakan tidak akan tebang pilih dalam memproses pihak yang diduga terlibat.
Penyidikan kasus perkeretaapian menjadi perhatian publik karena menyangkut proyek strategis nasional. Proyek tersebut bertujuan meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi.
KPK mengimbau seluruh pihak untuk mendukung proses hukum yang berjalan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara tetap terjaga.
Perkembangan terbaru terkait pemeriksaan eks Menteri Perhubungan ini akan terus dipantau. KPK dijadwalkan menyampaikan keterangan resmi usai proses pemeriksaan selesai.
