Komite DPD RI Tegur Keras Purbaya, Ingatkan Kebijakan Daerah
GeNews.co.id – Suasana rapat kerja antara Komite IV DPD RI dan Kementerian Keuangan memanas setelah muncul pernyataan tajam dari beberapa anggota dewan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam pertemuan yang digelar di kompleks parlemen tersebut. Sejumlah senator menilai kebijakan keuangan yang dijalankan kementerian terlalu berpihak pada pusat dan mengabaikan kebutuhan daerah.
Salah satu anggota komite bahkan melontarkan peringatan keras yang kemudian menjadi sorotan publik. Ia menyebut bahwa jika kebijakan Purbaya terus “menyudutkan daerah”. Maka bisa muncul ancaman DPD RI terhadap Purbaya dalam bentuk penolakan politik dan pengawasan ketat.
Sorotan pada Dana Daerah dan Transfer Fiskal
Dalam rapat itu, para anggota DPD menyoroti pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah (TKD) serta mekanisme alokasi anggaran yang dianggap tidak adil. Menurut mereka, banyak daerah yang masih kesulitan mendapatkan porsi dana sesuai kebutuhan pembangunan lokal.
Pernyataan tegas tersebut menjadi bentuk tekanan agar pemerintah lebih transparan dan responsif terhadap aspirasi daerah. “Kami ingin keadilan fiskal, bukan sekadar laporan angka,” ujar salah satu anggota komite yang menyebut peringatan tersebut bukan hanya teguran biasa, melainkan juga sinyal awal ancaman jika tidak ada perubahan nyata.
Reaksi dan Klarifikasi ancaman DPD RI terhadap Purbaya
Menanggapi situasi panas itu, Purbaya berusaha tetap tenang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan meninjau kembali sistem alokasi dana dan memastikan tidak ada daerah yang dirugikan. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Namun, sejumlah anggota DPD masih merasa perlu memastikan janji tersebut diwujudkan melalui tindakan konkret. Sebab, mereka menilai pernyataan menteri saja tidak cukup untuk meredam potensi ancaman DPD RI terhadap Purbaya dalam bentuk evaluasi kinerja kementerian di masa depan.
Langkah Politik ke Depan
DPD RI menyatakan akan terus mengawal isu ini melalui forum-forum resmi serta rapat lanjutan. Mereka berharap Kementerian Keuangan membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan pemerintah daerah dan DPD untuk membahas kebijakan fiskal.
Rapat tersebut menjadi momentum penting yang memperlihatkan ketegangan antara legislatif dan eksekutif, terutama ketika muncul persepsi ketidakadilan anggaran. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, ancaman DPD RI terhadap Purbaya bisa berkembang menjadi isu politik nasional yang lebih besar dan berpengaruh terhadap arah kebijakan fiskal ke depan.
