Kelas Menengah Indonesia Menyusut 7 Tahun Berturut: Ancaman Serius bagi Konsumsi Nasional
Genews.co.id – Kelas menengah Indonesia, yang selama ini menjadi pendorong utama roda ekonomi nasional, kini berada di ujung tanduk. Data terbaru menunjukkan jumlahnya terus menyusut selama tujuh tahun berturut-turut, dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi hanya 46,7 juta orang pada 2025. Penurunan ini bukan hanya angka semata, tapi sinyal bahaya bagi pertumbuhan konsumsi domestik yang lesu.
Penurunan Terus Menerus: Data Mengejutkan dari BPS dan Mandiri Institute
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren penurunan ini sejak 2019. Pada 2020, jumlah kelas menengah anjlok ke 53,83 juta orang akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya, turun lagi menjadi 49,51 juta (2021), 48,27 juta (2022), dan 47,85 juta (2024). Kini, Mandiri Institute melaporkan penurunan lebih lanjut menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025 – setara hilangnya 1,1 juta orang dalam setahun.
Proporsi kelas menengah terhadap total penduduk Indonesia pun merosot ke 16,6 persen saja. Di sisi lain, kelompok aspiring middle class atau calon kelas menengah justru naik menjadi 142 juta orang dari 137,5 juta tahun sebelumnya. Konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,98 persen sepanjang 2025 – berkontribusi 53,88 persen terhadap PDB – semakin menegaskan dampaknya.
Tekanan Ekonomi Pasca-Pandemi: Daya Beli Tergerus
Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyoroti bahwa tekanan ekonomi pasca-pandemi masih membelit kelas menengah. “Kelas menengah makin turun artinya daya beli masyarakat bisa tertekan. Konsumsi masih tumbuh, tapi sulit tembus 5 persen,” ujarnya kepada Kontan.
Lead Economist World Bank Indonesia, Habib Rab, menambahkan bahwa pertumbuhan kelas menengah dan calonnya hanya 1,3 persen per tahun antara 2019-2024. Faktor pendorong? Biaya hidup yang melonjak, inflasi, dan ketidakpastian pekerjaan. “Kondisi ini memburuk pasca-pandemi, membuat kelompok ini rentan secara ekonomi,” katanya.
Kebijakan Fiskal yang Belum Merata: PPN 12% Jadi Beban Tambahan
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 semakin memperparah situasi. CELIOS menghitung, kebijakan ini menambah pengeluaran rumah tangga kelas menengah hingga Rp354.293 per bulan. Bhima mengkritik bahwa program pemerintah lebih condong ke kelas bawah melalui subsidi dan bantuan sosial, sementara aspiring middle class terabaikan.
“Ini ancaman demografi serius. Kita punya banyak usia muda, tapi secara ekonomi rapuh,” tegas Bhima. Tanpa intervensi tepat, konsumsi domestik berisiko mandek, menghambat target pertumbuhan ekonomi 5-6 persen.
Pemerintah perlu segera bertindak: perlebar stimulus untuk kelas menengah, seperti insentif pajak penghasilan atau program pelatihan kerja. Jika tidak, penyusutan ini bisa jadi bom waktu bagi perekonomian Indonesia.
