Kekecewaan Presiden Prabowo atas Penyelewengan Anggaran Daerah

Genews.co.id -President Prabowo sangat kecewa atas penyalahgunaan dana transfer daerah (TKD). Ini adalah alasan utama pemotongan anggaran sebesar RP 270 triliun dalam anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pernyataan Kekecewaan ini telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam dialog interaktif “Strategi Fiskal untuk Daerah yang Berdaya” di Hotel Bidakar, Jakarta Selatan, pada hari Kamis, 11 Desember 2025. Sumber; finance.detik.com.

Purbaya juga menekankan bahwa kekecewaan Presiden Prabowo tersebut membuat upaya untuk meningkatkan anggaran TKD kembali sulit diwujudkan tanpa perbaikan dari pemerintah daerah. Alokasi TKD tahun 2026 dipangkas menjadi RP 649,99 triliun dari sebelumnya RP 919,87 triliun dalam APBN 2025.

Peningkatan Disiplin Fiskal yang Menjadi Suatu Keharusan

Saat Purbaya baru menjabat sebagai menteri keuangan pada 8 September 2025, saat itu ia mengaku bahwa ia tidak memahami alasan tentang Anggaran TKD yang dipangkas. Purbaya bahkan berupaya meminta penambahan RP 43 triliun dari angka yang diusulkan semula sebesar RP 650 triliun.

Dan Purbaya meminta kepada seluruh pemerintah daerah agar bisa memperbaiki cara mereka membelanjakan anggaran daerah pada kuartal keempat tahun 2025. Dan juga kuartal pertama tahun 2026, jika sudah diperbaiki, maka Purbaya akan meminta revisi anggaran pada kuartal kedua tahun 2026. Itu juga jika pemerintah daerah berhasil meningkatkan pendisiplinan fiskal.

DPRD Menjadi Pengawas

Purbaya menekankan kembali peran strategis anggota DPRD sebagai pengawas penggunaan anggaran daerah. Ia meminta para legislator untuk membantu memastikan tidak adanya kebocoran dan meningkatkan iklim investasi di daerah-daerah. Selain adanya masalah tata kelola . Purbaya juga memperingatkan terhadap kebiasaan beberapa daerah yang menuntut keuntungan di muka ketika investor datang.