Kapolri Dikritik Mantan Panglima TNI, Aktivis Tegaskan Polri Tak Punya Sejarah Berkhianat pada Presiden

Genews.co.id Pernyataan kritik dari mantan Panglima TNI terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memicu perdebatan di ruang publik. Kritik tersebut kemudian ditanggapi oleh sejumlah aktivis dan pengamat, yang menilai Polri tidak memiliki sejarah berkhianat kepada presiden.

Isu ini mencuat setelah pernyataan mantan Panglima TNI itu beredar luas dan dikutip sejumlah media. Kritik tersebut menyinggung posisi Polri dalam dinamika politik nasional dan hubungannya dengan kekuasaan eksekutif.

Kritik Mantan Panglima TNI Jadi Perhatian Publik

Dalam pernyataannya, mantan Panglima TNI menyampaikan pandangan kritis terkait peran dan sikap pimpinan Polri. Pernyataan itu dinilai sebagian pihak sebagai peringatan agar institusi kepolisian tetap menjaga profesionalisme.

Kritik tersebut kemudian memantik berbagai respons. Sejumlah kalangan menilai kritik sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, ada pula yang menganggap pernyataan itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap Polri.

Isu ini pun berkembang menjadi perbincangan nasional.

Aktivis Nilai Polri Loyal pada Konstitusi

Menanggapi kritik tersebut, sejumlah aktivis menyampaikan pembelaan terhadap institusi Polri. Mereka menilai Polri selama ini menunjukkan loyalitas kepada konstitusi dan pemerintahan yang sah.

Aktivis menyebut bahwa secara historis, Polri tidak pernah tercatat melakukan pembangkangan terhadap presiden. Loyalitas itu dinilai sebagai bagian dari reformasi institusi pasca pemisahan Polri dari TNI.

Menurut mereka, Polri bekerja berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Setiap kebijakan disebut berada dalam koridor konstitusi.

Hubungan Polri dan Presiden Dinilai Profesional

Aktivis juga menegaskan hubungan Polri dengan presiden bersifat profesional. Mereka menilai Kapolri menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang.

Dalam beberapa periode pemerintahan, Polri disebut tetap menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa menunjukkan sikap politis yang berlebihan. Hal ini dinilai menjadi bukti bahwa Polri menjaga jarak dari kepentingan politik praktis.

Aktivis meminta publik melihat kinerja institusi secara objektif.

Pengamat Ingatkan Etika Kritik Publik

Pengamat politik menilai kritik dari tokoh militer purnawirawan sah dalam demokrasi. Namun, kritik tersebut diharapkan disampaikan dengan bahasa yang konstruktif.

Pengamat menilai pernyataan tokoh publik memiliki dampak besar. Oleh karena itu, kritik perlu disertai data dan konteks yang jelas.

Menurut pengamat, perdebatan ini seharusnya menjadi ruang evaluasi bersama, bukan ajang saling menyerang antar institusi.

Polri Diminta Tetap Fokus Jalankan Tugas

Di tengah polemik tersebut, aktivis meminta Polri tetap fokus menjalankan tugas utama. Penegakan hukum dan pelayanan publik dinilai harus menjadi prioritas.

Mereka juga mengingatkan agar Polri tidak terpancing oleh dinamika politik. Profesionalisme disebut sebagai kunci menjaga kepercayaan masyarakat.

Kapolri hingga kini belum memberikan tanggapan langsung atas kritik tersebut. Namun, Polri menegaskan komitmennya untuk bekerja sesuai aturan.

Polemik Dinilai Perlu Diredam

Sejumlah pihak menilai polemik ini tidak perlu diperpanjang. Stabilitas keamanan dan kepercayaan publik dinilai lebih penting.

Aktivis berharap diskusi publik tetap berlangsung sehat. Kritik dan pembelaan diharapkan mengarah pada perbaikan institusi.

Hingga kini, perdebatan terkait kritik terhadap Kapolri masih terus bergulir.