Vonis 4,5 Tahun Ira Puspadewi dalam Kasus Korupsi PT JN
Genews.co.id -Pengadilan Tipikor Jakarta hari Kamis, 20 November menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Dan juga denda Rp 500 juta subsidi tiga bulan kurungan kepada IRA Puspadewi. Ira adalah mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry.
Vonis ini menjadi akhir dari sebuah proses panjang terkait dugaan korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) yang merugikan negara hingga mencapai Rp 1,2 triliun. Meskipun vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman delapan setengah tahun penjara. Akan tetapi hakim tetap memutuskan Ira terbukti bersalah dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh negara.
Menguak Proses Akuisisi dan Kerugian Besar
Kasus ini berakar dari proses akuisisi PT JN yang dilaksanakan pada periode 2019 sampai 2022. Saat Itu PT ASDP membeli saham PT JN serta kapal-kapal afiliasinya. PT ASDP juga membeli beberapa kapal dengan kondisi yang tidak layak beroperasi atau karam.
Dari hasil penyelidikan dan due diligence engineering, ditemukan kapal-kapal seperti KMP Nusantara dan KMP Jembatan Musi II tidak memenuhi syarat untuk beroperasi. Pembelian tersebut menjadi syarat utama akuisisi. Hal ini mengakibatkan kerugian negara yang besar dan memperkaya PT JN, ADjie, hingga menjadi RP 1,25 triliun. Ira bersama dua terdakwa lainnya dinyatakan ikut bertanggung jawab dalam perbuatan ini.
Hakim Menimbang Faktor Keadilan dan Kemanusiaan
Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengakui bahwa meskipun Ira terbukti memperkaya pihak lain, ia tidak secara pribadi menerima keuntungan dari transaksi tersebut. Hakim juga mencatat adanya pelanggaran prosedur seperti pengubahan surat keputusan direksi tanpa persetujuan dewan komisaris serta pengoperasian kapal yang belum mendapat izin resmi.
Namun, hakim memberikan keringanan hukuman dengan mempertimbangkan sikap Ira selama persidangan yang sopan serta tidak pernah dihukum sebelumnya. Vonis ini mencerminkan usaha pengadilan menyeimbangkan antara penegakan hukum dan aspek kemanusiaan tanpa mengurangi bobot keadilan bagi negara dan masyarakat.
Vonis ini sekaligus menjadi pengingat keras bagi institusi negara maupun para pelaku usaha bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas adalah kunci dalam setiap proses bisnis, terutama yang melibatkan aset negara. Ira Puspadewi dan rekan-rekannya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai bentuk penegakan hukum agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
