Hamas Kirim Sinyal Tegas Jelang Pengiriman 8.000 TNI ke Gaza: Pesan Khusus Disampaikan ke Pemerintah RI
GeNews.co.id Indonesia secara resmi menyatakan kesiapan untuk mengirim 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Jalur Gaza, Palestina dalam waktu 1–2 bulan ke depan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Board of Peace (BoP) Gaza di Washington DC, Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026.
Pasukan TNI direncanakan bergabung dengan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sebagai bagian dari upaya perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Indonesia juga dipercaya menempati posisi strategis dalam struktur komando, termasuk jabatan deputy commander ISF.
Menurut timeline yang disampaikan, sekitar 1.000 personel akan siap dikirim lebih awal pada bulan April 2026, dan sisanya akan mengikuti hingga penuh pada Juni 2026. Peran kontingen Indonesia diprioritaskan untuk misi kemanusiaan dan perlindungan sipil, bukan operasi tempur.
Rencana pengiriman pasukan ini merupakan bagian dari mekanisme global yang digagas di bawah Naungan Board of Peace. Yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendukung perdamaian pasca konflik antara Hamas dan Israel.
Pesan Tegas Hamas ke Pemerintah Indonesia
Menjelang rencana deployment itu, kelompok perlawanan Palestina Hamas menyampaikan pesan khusus kepada pemerintah Indonesia. Hamas dikabarkan telah menghubungi pejabat Jakarta dan menyatakan bahwa pasukan asing sebaiknya membatasi peran mereka.
Dalam pesan tersebut, Hamas meminta agar misi internasional, termasuk pasukan Indonesia. Hanya ditempatkan di perbatasan Gaza dan tidak mencampuri urusan dalam negeri wilayah itu. Kelompok itu menegaskan bahwa peran militer asing. Tidak dapat diterima jika disebut bertindak sebagai alat bagi pihak yang bertikai, atau melibatkan diri langsung dalam konflik dengan kelompok perlawanan.
Pemimpin Hamas seperti Osama Hamdan menyatakan bahwa setiap kehadiran pasukan luar harus netral dan berorientasi penuh pada penjagaan keselamatan rakyat sipil Gaza. Hamas menolak keterlibatan operasi yang bisa dipersepsikan sebagai dukungan terhadap agenda pihak lain.
Hal ini mencerminkan sikap Hamas yang ingin mempertahankan kontrol lokal serta mengawasi keterlibatan pihak internasional agar tidak menggerus kekuasaan atau pengaruh internal mereka. Pesan ini muncul di tengah dewan perdamaian internasional yang tengah berusaha menyeimbangkan keterlibatan negara-negara lain dalam stabilitas kawasan.
Respons Pemerintah dan Posisi Indonesia
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pengiriman pasukan TNI ke Gaza akan berdasarkan mandat internasional dan mengikuti prinsip humanitarian, fokus pada perlindungan sipil, layanan medis, rekonstruksi, serta pelatihan keamanan, bukan operasi militer ofensif.
Kementerian Luar Negeri RI juga menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia bertujuan mendukung stabilitas pascakonflik, dan tidak akan bertindak sebagai pihak yang mengambil bagian dalam pertikaian antara Israel dan Hamas. Hal ini penting untuk menjaga netralitas serta menjamin perlindungan terhadap pasukan Indonesia.
Pengamat internasional menilai bahwa langkah Indonesia bisa menghadapi tantangan hukum dan politik, terutama jika mandat aturan internasional. Yang terkait keberadaan pasukan belum sepenuhnya jelas atau jika Hamas tetap menuntut pembatasan misi.
Implikasi Politik dan Keamanan Internasional
Keterlibatan Indonesia dalam misi di Gaza memiliki implikasi luas pada hubungan diplomatik dan postur militer di kawasan Timur Tengah. Bersama negara lain seperti Maroko, Kazakhstan, Albania, Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama menyatakan kontribusinya terhadap International Stabilization Force (ISF).
Namun, kondisi di lapangan tetap bergejolak. Hamas masih memainkan peranan signifikan dalam struktur pemerintahan Gaza dan menahan posisi politiknya terkait disarmament atau status diplomatik Palestina. Ini menimbulkan tantangan seputar bagaimana pasukan internasional akan beroperasi tanpa memecah konflik internal yang ada.
Selain itu, pembentukan Board of Peace dan rencana penempatan pasukan internasional telah memicu perdebatan global tentang peran kekuatan luar dalam konflik yang ada. Terutama mengenai hak rakyat lokal dalam menentukan nasib wilayah mereka tanpa campur tangan yang dapat dianggap dominan.
Tantangan dalam Memastikan Perdamaian
Tengah upaya stabilisasi, Hamas tetap menekankan bahwa perdamaian sejati. Maka hanya bisa tercapai jika gencatan senjata dipertahankan secara utuh, blokade Gaza dihapus, dan hak rakyat Palestina dihormati. Pernyataan ini menjadi bagian dari pesan mereka kepada komunitas internasional, termasuk Indonesia.
Kelompok itu juga menggarisbawahi bahwa pasukan internasional yang datang ke Gaza. Maka harus bertindak sesuai dengan kondisi lapangan dan tidak menggantikan peran struktural politik lokal. Hamas menilai strategi seperti itu penting untuk mencegah ketegangan baru.
Sikap Hamas ini menunjukkan kompleksitas fase pasca pertikaian panjang di Gaza. Tantangan implementasi misi perdamaian akan tetap besar. Terutama jika kekuatan asing harus menavigasi batas antara keamanan, bantuan kemanusiaan, serta kehendak politik lokal.
