“DPRD DKI Sahkan APBD 2026 Rp 81,3 Triliun Meski Ricuh, Subsidi Pangan dan Bansos Tetap Aman”
Genews.co.id – APBD resmi disahkan oleh DPRD DKI dengan anggaran sebesar Rp 81,3 triliun. Pengesahan ini disahkan dalam rapat paripurna yang berlangsung sengit pada Rabu, 12 November 2025. Pengesahan APBD tersebut mericuh dengan adanya aksi mogok dan interupsi yang cukup tegas dan keras dari beberapa anggota dewan. Semua itu dikarenakan anggota dewan memprotes rencana pemotongan subsidi pangan.
Khoirudin, Ketua DPRD DKI Jakarta, memberikan pernyataan tegas bahwa APBD adalah penyesuaian pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp 15 triliun. Meskipun ada pengurangan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 15 triliun. Sedangkan untuk masalah angka, walaupun DBH dipotong Rp 15 triliun, total APBD tetap disetujui Rp 81,3 triliun. ungkap Khoirudin. Sumber; kompas.com
Gubernur DKI Pastikan Subsidi Pangan Tak Akan Dipotong
Meskipun ada protes keras dari anggota DPRD yang keberatan dengan rencana pemotongan anggaran tersebut. Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta memastikan anggaran subsidi pangan sebesar Rp 300 miliar untuk anggaran tahun 2026 akan tetap aman dan tidak akan dipangkas.
Khoirudin juga akan menjamin tidak akan ada pemotongan dana bantuan sosial (bansos) yang akan berdampak langsung pada masyarakat. Semua program bansos akan berjalan untuk 10 bulan pertama. Pada anggaran APBD 2026 ini, dana bansos tetap dialokasikan penuh dan tidak dikurangi.
Sehingga bantuan sosial tetap berjalan sesuai rencana selama sepuluh bulan pertama tahun anggaran. Setelah periode 10 bulan itu, anggaran untuk bansos akan dianggarkan kembali dalam amandemen atau perubahan APBD yang akan dibahas pada Juli-Agustus 2026.
Ketegangan Meningkat Saat Tiga Fraksi Memilih Walk Out
Suasana rapat paripurna kian memanas saat tiga fraksi, yaitu PAN, PSI, dan Gerindra, memberikan pernyataan tegas dan lebih memilih meninggalkan sidang saat sidang belum berakhir. Lukmanul Hakim Anggota DPRD DKI Jakarta dari PAN menyebut pemotongan subsidi pangan murah dilakukan karena rendahnya minat masyarakat terhadap komoditas daging dan susu UHT adalah kebohongan. Lukmanul menilai pemotongan subsidi itu akan berdampak buruk kepada masyarakat kecil. Subsidi pangan bisa membantu dan meringankan masalah gizi seperti stunting bagi warga miskin di Jakarta.
Josephine Simanjuntak Anggota Fraksi PSI pun mengkritik soal pengurangan dana sosial yang tadinya Rp 1,02 triliun menjadi Rp 655 miliar. Karena menurut Josephine jumlah tersebut tidak akan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan pangan murah di tengah ekonomi yang sulit. Ia juga menyoroti masalah dimana dana hibah Forkopimda dan ormas justru meningkat.
Khoirudin mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (RPD) APBD 2026. Meskipun APBD DKI Jakarta tahun 2026 akan mengalami defisit, kekurangan defisit ini dapat ditutup dengan pembiayaan daerah sebesar Rp9,875 triliun. Sehingga anggaran tetap dapat terealisasi secara keseluruhan dengan total kesepakatan Rp 81,3 triliun.
