Separuh Dana Bansos Rp500 Triliun Diduga Salah Sasaran
Genews.co.id -Rp 500 triliun dana bantuan sosial dan subsidi yang selama ini diberikan pemerintah untuk membantu yang kurang mampu masih menyisakan persoalan besar. Persoalan ini terkait dengan sasaran penerima manfaat.
Menteri sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa hampir setengah dari jumlah bantuan tersebut tidak sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Penemuan ini menjadi perhatian serius dan dasar langkah pemerintah agar bisa mereformasi sistem penyaluran data bantuan sosial. Semua ini demi memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang adil dan tepat.
Bansos Rp 500 Triliun dan Masalah Sasaran yang Melibatkan PKH dan Sembako
Gus Ipul menjelaskan bahwa program besar seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako memiliki tingkat kesalahan sasaran hingga 45%. Kondisi ini juga berarti masih banyak keluarga yang keluar masuk daftar penerima manfaat selama puluhan tahun, padahal bantuan itu diharapkan tertuju kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Program lainnya seperti Bantuan Indonesia Pintar (PIP) juga menunjukkan salah sasaran sebesar 43.2%. Sementara itu, subsidi LPG 3 kg dan listrik juga tercatat memiliki tingkat efisiensi yang cukup tinggi, melebihi 50 persen. Fakta ini membuka mata bahwa sistem penyaluran bansos harus segera diperbaiki agar dana publik benar-benar tepat guna.
Perbaikan Akurasi Data dengan Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTESN)
Pemerintah telah meluncurkan kebijakan integrasi data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTESN) . Kebijakan diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Data tunggal ini menjadi basis utama untuk menyampaikan berbagai jenis bantuan sosial, mulai dari sembako, OKH, Dana Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS), dan PKH.
Gus Ipul menegaskan, dengan kuota penerima manfaat yang mencapai lebih dari 35 juta keluarga pada triwulan IV 2025. Sistem baru ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan sasaran dan memastikan bantuan sampai pada keluarga yang membutuhkan secara adil dan transparan.
