China Bangun Patung Koruptor untuk Dipukul Publik, Menuai Kontroversi Global
GeNews.co.id – Sebuah provinsi di China membuat gebrakan tak biasa dalam upaya memerangi korupsi. Pemerintah daerah setempat menghadirkan patung-patung yang merepresentasikan para pejabat yang terbukti melakukan korupsi. Salah satu patung yang terkenal adalah Patung Qin Hui. Qin Hui adalah pejabat Dinasti Song yang menjadi pengkhianat bangsa karena menjual negara untuk kepentingan pribadinya. Patung-patung koruptor ini menjadi ikon dan ditempatkan di taman kota agar warga bisa “meluapkan kekesalan”.
Refleksi Publik dan Edukasi Anti Korupsi
Menurut pejabat daerah yang memprakarsai proyek ini, patung-patung tersebut tak hanya sebagai hukuman simbolis, tapi juga sebagai sarana edukasi publik agar generasi muda terhindar dari godaan korupsi. Respons warga tergolong antusias, mereka merasa puas bisa mengeluarkan kekecewaan yang terkumpul selama bertahun-tahun akibat perilaku koruptif pejabat.
Patung tersebut dibuat berdasarkan rupa para terpidana korupsi yang sudah menjalani proses hukum. Masyarakat dipersilakan memukul atau melempari patung tersebut sebagai simbol kemarahan dan bentuk “keadilan sosial”.
“Ini bukan hanya soal penghukuman, tapi juga edukasi publik,” ujar seorang pejabat daerah yang terlibat dalam proyek itu. Menurutnya, patung-patung tersebut menjadi sarana refleksi sekaligus peringatan bagi generasi muda agar tidak tergoda korupsi.
Warga yang datang pun terlihat antusias. Sebagian mengaku puas bisa mengekspresikan kekecewaan mereka setelah bertahun-tahun merasa dirugikan oleh korupsi pejabat.
Kontroversi dan Risiko Budaya Permusuhan
Meski demikian, tindakan ini tak luput dari sorotan. Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut justru memperlihatkan kegagalan sistem hukum dalam memberikan keadilan yang bermartabat. Ada pula yang khawatir cara ini justru mengabaikan upaya yang lebih konstruktif dalam memberantas korupsi, seperti reformasi sistem dan pendidikan integritas. “Ini dapat memicu budaya permusuhan yang kurang sehat,” ujar seorang akademisi hukum dari Beijing.
Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat terkait kontroversi ini. Namun, fenomena ini menarik perhatian publik internasional dan memicu perdebatan mengenai cara ideal menanggulangi korupsi di era modern.
