BLTS Rp30 Triliun Era Prabowo Mulai Disalurkan, Pemda Diminta Awasi
GeNews.co.id – Program Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dengan nilai lebih dari Rp30 triliun kini mulai disalurkan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan bahwa koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah sangat diperlukan agar persebaran bantuan dapat tepat mengenai sasaran yang memang membutuhkan. Ia menjelaskan, karena data penerima bersifat dinamis, maka pemerintah daerah diharapkan turut melakukan pengecekan langsung di lapangan guna memastikan penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
BLTS Siap disalurkan
“Kita sudah siap menyalurkan bantuannya. Tinggal koordinasi saja supaya bantuan ini benar-benar sampai ke yang berhak, yaitu warga di desil 1 sampai 4. Datanya Ada di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Mulai hari ini bisa diakses lewat aplikasi SIKS-NG yang disiapkan Pusdatin,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Rabu (21/10/2025). Sumber dari CNBC.Indonesia
Gus Ipul menuturkan, program BLTS ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menyasar keluarga penerima manfaat yang termasuk dalam desil 1 hingga 4 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penerima BLTS Lebih Dari 20,8 juta KPM Reguler
Ia menjelaskan, penerima BLTS terdiri dari lebih dari 20,8 juta KPM reguler yang sebelumnya sudah menerima bansos. Serta sekitar 14 juta KPM baru yang belum pernah mendapat bantuan sebelumnya. Penyalurannya dilakukan pada triwulan IV dengan dua mekanisme. Yakni melalui bank-bank Himbara untuk penerima reguler, dan lewat PT Pos Indonesia bagi KPM baru yang belum memiliki rekening. “Yang baru baru ini memang banyak yang belum punya rekening,” ujar Gus Ipul.
Bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk periode Oktober hingga Desember, disalurkan sekaligus dengan total Rp900 ribu. Dengan tambahan BLTS ini, KPM reguler akan menerima total bantuan Rp1,5 juta. “Sementara KPM baru mendapatkan Rp900 ribu, tapi datanya masih perlu diverifikasi. Data tersebut akan kami teruskan ke pemerintah daerah dan kota, dengan target selesai dalam lima hari ke depan,” ujar Gus Ipul.
Target verifikasi datanya ditetapkan lima hari. “Kita memang dikejar waktu. Begitu data selesai diverifikasi, langsung kita kirim ke PT Pos Indonesia supaya bantuannya bisa segera disalurkan. Sesuai arahan Bapak Presiden, prosesnya harus cepat,” ujarnya, sumber dari CNBC.Indonesia. Sementara itu, penyaluran untuk KPM reguler lewat bank-bank Himbara sudah mulai dilakukan secara bertahap sejak Senin (20/10/2025).
