Atlet PON Jabar Siti Nur Rahayu Terbaring Kritis karena Pecah Usus, Tak Punya BPJS
Genews.co.id Nasib pilu menimpa Siti Nur Rahayu (25), seorang atlet rugby putri asal Kabupaten Garut yang pernah memperkuat kontingen Jawa Barat di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Kini, ia terbaring dalam kondisi kritis akibat menderita pecah usus, sementara akses biaya pengobatan menjadi persoalan besar karena ia tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan.
Siti diketahui sudah dua bulan terakhir terbaring sakit lemah di rumahnya di Kampung Seni Baru, Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul. Kondisi itu membuat aktivitas harian yang semula penuh prestasi kini berubah menjadi perjuangan bertahan hidup.
Kondisi Medis dan Hambatan Biaya
Menurut keterangan yang dihimpun media, dokter menyatakan bahwa kondisi pecah usus yang dialami Siti memerlukan penanganan medis intensif dan kemungkinan operasi. Namun kondisi itu tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan biaya.
Ironisnya, Siti tidak tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan, jaminan kesehatan yang lazim digunakan masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan medis secara lebih terjangkau.
Tanpa BPJS, keluarga Siti harus memastikan seluruh biaya pengobatan dan tindakan operasi secara mandiri. Yang sampai kini belum bisa mereka tanggung.
Dalam video yang beredar di media sosial, Siti menyampaikan harapannya agar ada pihak yang peduli. Ia mengatakan, “Saya dulu bertanding membawa nama Garut dan Jawa Barat. Sekarang saya hanya berharap ada yang peduli,” dengan suara lirih penuh harap.
Prestasi dan Perjuangan Atlet yang Terlupakan
Siti dikenal sebagai satu-satunya atlet rugby putri asal Garut yang berhasil menembus skuad kontingen Jawa Barat di PON 2024. Penampilannya di lapangan dahulu menyita perhatian warga dan membawa kebanggaan daerah.
Namun kini, prestasi itu seolah terlupakan oleh sebagian pihak yang semestinya menjadi pendukung bagi atlet berprestasi. Siti kini hanya bisa terbaring di rumah sederhana yang dipenuhi keheningan dan rasa sakit.
Ketiadaan Dukungan dari Pemerintah dan Organisasi
Dalam keterangannya kepada perekam video, atlet ini mengungkapkan kekecewaannya terkait dukungan pemerintah daerah maupun organisasi keolahragaan. Hingga kini ia belum menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Garut, maupun induk organisasi olahraga yang menaunginya dulu.
Kondisi itu kemudian memicu diskusi di media sosial dan tanggapan publik. Banyak warganet menyampaikan dukungan moril dan harapan agar pemerintah lebih peka terhadap nasib atlet yang telah berjasa bagi daerah.
Pernyataan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Menanggapi isu ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan perhatian serius terhadap kondisi yang dialami Siti. Ia menyampaikan melalui unggahan di akun Instagram bahwa pihaknya baru mengetahui kondisi itu melalui pemberitaan media, bukan laporan resmi dari pemerintah daerah atau instansi olahraga terkait.
Dedi Mulyadi menyampaikan terima kasih kepada media yang telah mengangkat kasus ini dan memastikan akan turun tangan. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi akan membantu memfasilitasi pengobatan dan proses pemindahan Siti ke fasilitas kesehatan yang layak.
Isu Sistem Jaminan Sosial Atlet
Kasus yang dialami Siti juga memperlihatkan masalah sistemik terkait perlindungan jaminan sosial bagi atlet di Indonesia. Statistik menunjukkan bahwa perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup atlet dan ofisial olahraga, masih jauh dari cukup.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 256 ribu atlet dan ofisial olahraga di Indonesia terdaftar sebagai peserta, jauh dari jumlah atlet yang sebenarnya memerlukan jaminan perlindungan yang memadai.
Harapan dan Tindak Lanjut
Publik kini menunggu tindakan nyata baik dari pemerintah daerah maupun pusat terkait kondisi serius Siti. Banyak yang berharap agar kasus seperti ini menjadi momentum perbaikan sistem perlindungan kesehatan dan dukungan bagi atlet berprestasi di masa depan.
Perjuangan Siti Nur Rahayu, yang pernah mengharumkan nama daerahnya di kancah nasional, kini menjadi panggilan bagi semua pihak untuk berpikir ulang tentang dukungan terhadap para atlet setelah mereka selesai berlaga.
