Ahok Minta Presiden dan Pejabat BUMN Diperiksa Usai Djoko Priyono Dicopot

Genews.co.id Jakarta — Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, meminta Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, serta pejabat BUMN terkait dugaan pencopotan direksi anak perusahaan Pertamina yang dinilai kompeten. Permintaan itu disampaikan Ahok dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, Selasa (27/1/2026).

Ahok merasa heran atas keputusan pencopotan dua direksi anak perusahaan Pertamina, yakni Joko Priyono dan Mas’ud Khamid. Ia menilai mereka adalah figur berprestasi yang berkompeten di bidangnya. Karena itu, Ahok mendorong jaksa untuk memperluas pemeriksaan hingga menyentuh pejabat tingkat atas.

Dorongan Ahok di Sidang Tipikor

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Ahok dimintai keterangan sebagai saksi. Jaksa menanyakan alasan pencopotan Joko Priyono—yang ia nilai memiliki keahlian tinggi dalam pengelolaan kilang minyak—serta Mas’ud Khamid.

Ahok menyebutkan bahwa kedua sosok itu adalah orang-orang terbaik yang dimiliki Pertamina. Ia juga menyatakan bangga atas kinerja mereka dalam memperbaiki produksi kilang serta perbaikan unit bisnis lainnya.

“Kami memerlukan klarifikasi lengkap terkait alasan pencopotan mereka ini. Kalau memang ingin mencari jawaban, periksa pejabat BUMN dan Presiden bila perlu,” ujar Ahok di ruang sidang.

Pernyataan itu langsung menyita perhatian publik dan memicu reaksi dari sejumlah pihak yang mengikuti jalannya persidangan. Tepuk tangan sempat terdengar di ruang sidang sebelum hakim meminta ketertiban kembali dijaga.

Latar Belakang Pencopotan Direksi Ini

Permintaan itu muncul di tengah pemeriksaan Ahok sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), subholding, serta kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018–2023. Kasus tersebut melibatkan tuduhan kerugian negara yang besar dan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah serta produk turunannya.

Dalam dakwaan yang dibacakan sebelumnya, jaksa menuding adanya penyimpangan dalam proses sewa kapal dan terminal BBM yang tidak memenuhi kriteria prosedur pengadaan yang semestinya. Kasus ini dikaitkan dengan sejumlah pihak yang kini menjadi terdakwa, termasuk pemilik manfaat serta pelaku usaha tertentu.

Sikap Ahok soal Pencopotan BUMN

Ahok mempertanyakan logika pencopotan direksi yang dinilainya berpengalaman tinggi. Ia mengatakan bahwa Joko Priyono adalah sosok yang memahami kondisi kilang minyak secara mendalam dan berkontribusi besar dalam proses perbaikan bisnis di tubuh Pertamina.

“Saya bahkan menelepon beliau saat pencopotan itu terjadi karena saya tahu betapa pentingnya perannya. Ini bukan soal politik, tetapi soal profesionalisme dan meritokrasi di BUMN,” ungkap Ahok di luar persidangan.

Ia juga menyinggung peran mantan Menteri BUMN Erick Thohir, yang menjabat saat sejumlah perubahan struktur di BUMN dilakukan. Menurut Ahok, otoritas pejabat BUMN tingkat atas perlu diperiksa untuk mengetahui alasan pasti dari pencopotan tersebut.

Respons Jaksa dan Kekinian Sidang

Menanggapi dorongan Ahok agar jaksa memeriksa pejabat tinggi, tim jaksa penuntut umum menyatakan bahwa keterangan Ahok sebagai saksi perlu diperdalam. Jaksa menilai perlu melihat hubungan faktual dan alat bukti yang mendukung sebelum pemeriksaan lebih lanjut dilakukan terhadap pejabat lain.

Jaksa menjelaskan bahwa permintaan Ahok belum otomatis berarti penyidikan akan meluas. Mereka menegaskan bahwa langkah investigasi harus berdasarkan bukti kuat dan relevan di luar konteks pernyataan subjektif di ruang sidang.

Aktivitas Ahok di Persidangan

Selain mendorong pemeriksaan pejabat tinggi, Ahok juga telah mengkonfirmasi kehadirannya dalam persidangan. Ia menyatakan akan menyampaikan keterangan apa adanya dan membantu proses hukum sebagai saksi.

Ahok tiba di Pengadilan Tipikor pada pagi hari dan menyatakan komitmennya untuk memberikan informasi yang akurat berdasarkan pengalamannya di Pertamina. Ia mengatakan tidak ada persiapan khusus selain membawa materi keterangan di ponselnya.

Isu Korupsi Pertamina Masih Berlangsung

Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina masih dalam proses hukum. Kejaksaan Agung sebelumnya telah menjerat sembilan terdakwa yang diduga terlibat dalam praktik yang merugikan negara. Ahok sendiri hadir sebagai saksi dalam lanjutan sidang hari ini.

Polisi dan jaksa masih memproses bukti dan saksi lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Perkembangan kasus ini dipantau ketat oleh publik dan media karena dampaknya terhadap perusahaan pelat merah dan tata kelola migas nasional.