Pemprov Sulsel Lakukan Penyesuaian TPP ASN
GeNews.co.id Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan komposisi belanja pegawai sesuai ketentuan nasional dalam penyusunan APBD 2026.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, pada Rabu, 18 Februari 2026. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, bersama jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam forum itu dijelaskan bahwa penyesuaian dilakukan agar proporsi belanja pegawai tidak melampaui batas yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memastikan kebijakan ini tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal.
Dasar Aturan Belanja Pegawai Nasional
Kebijakan ini merujuk pada pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa belanja pegawai daerah dibatasi maksimal 30 persen dari total belanja APBD.
Ketentuan itu menjadi bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat mendorong agar daerah memiliki ruang fiskal cukup untuk membiayai program pembangunan prioritas.
Sekda Sulsel Jufri Rahman menyampaikan bahwa evaluasi internal menunjukkan komposisi belanja pegawai perlu disesuaikan agar tetap sesuai regulasi. Ia menegaskan, langkah ini bukan bentuk pengurangan hak ASN, melainkan penataan ulang komponen TPP.
BPKAD Sulsel juga memaparkan proyeksi struktur APBD 2026. Penyesuaian TPP menjadi instrumen agar keseimbangan anggaran tetap terjaga.
Penjelasan Pemprov Sulsel kepada ASN
Pemerintah provinsi memastikan gaji pokok dan tunjangan melekat ASN tidak mengalami perubahan. Penyesuaian hanya berlaku pada tambahan penghasilan yang bersifat kinerja.
Menurut Jufri Rahman, TPP tetap diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Skema pembagian disesuaikan berdasarkan beban kerja dan capaian kinerja pegawai.
Pemprov Sulsel juga melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah. Dialog dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan ASN.
Pemerintah menilai transparansi menjadi kunci dalam implementasi kebijakan ini. Penjelasan terbuka diharapkan dapat menjaga stabilitas internal birokrasi.
Dampak Fiskal dan Prioritas Pembangunan
Penataan belanja pegawai dinilai penting untuk menjaga kesehatan APBD Sulsel. Pemerintah ingin memastikan anggaran daerah tetap produktif dan berkelanjutan.
Dengan pengendalian belanja pegawai, ruang fiskal dapat dialokasikan untuk sektor prioritas. Program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi fokus utama pembangunan 2026.
Pemprov Sulsel menegaskan komitmen menjalankan regulasi pusat secara disiplin. Kebijakan fiskal yang terukur dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ke depan, evaluasi akan terus dilakukan secara berkala. Pemerintah provinsi memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan aturan nasional dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan.
