Satgas Harga Beras Dibentuk, Cetak Sawah Diperluas di Indonesia Timur
GeNews.co.id -Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan harga beras yang masih tinggi, terutama di wilayah timur. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait stabilitas harga pangan nasional. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras 2025 yang mulai beroperasi pada 13 Oktober lalu.
Satgas ini melibatkan kerja sama antar kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pertanian, Dalam Negeri, Perdagangan, Perum Bulog, serta Kepolisian. Dengan pengawasan yang ketat, Satgas akan memonitor langsung fluktuasi harga di pasar tradisional dan modern agar beras bisa tersedia dengan harga yang wajar untuk masyarakat.
Pemerintah Meningkatkan Produksi Beras Lokal Melalui Perluasan Areal Persawahan Baru
Di Zona 3 atau wilayah Indonesia Timur, harga beras premium mencapai Rp19.371 per kilogram. Harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.800. Harga beras medium juga masih di atas HET, yaitu Rp15.500. Menteri Amran menyatakan bahwa solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan produksi beras lokal melalui perluasan areal persawahan baru.
“Gubernur di wilayah timur sudah mulai mengajukan permohonan cetak sawah baru. Ini adalah solusi permanen agar daerah tidak bergantung pada pasokan beras dari luar,” ungkap Amran dalam konferensi pers di Jakarta.
Selain pengawasan harga nasional, rakor pengendalian beras di Badan Pangan Nasional diikuti seluruh kepala daerah. Hal ini juga menegaskan bahwa produksi beras hingga November 2025 menunjukkan surplus besar sebesar 4,82 juta ton. Sekaligus hal ini juga meningkatkan lebih dari 300% dibandingkan tahun lalu. Dengan produksi yang cukup besar, fokus kini beralih pada distribusi agar pasokan dapat merata dan harga stabil di berbagai daerah.
Pengawasan Ketat dan Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Melanggar Aturan Harga dan Mutu Beras
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kerja cepat dan koordinasi antar daerah untuk menjaga inflasi beras. Untuk yang saat ini cukup rendah di level 2,65%. Ia juga mendorong penguatan Gerakan Pangan Murah serta distribusi beras dengan harga terjangkau di lokasi yang harga berasnya masih di atas HET.
Menteri Perdagangan pun memaparkan langkah-langkah strategi dengan memperkuat kerja sama BULOG. Dinas Perdagangan, dan Satgas Pangan untuk memastikan beras SPHP sampai ke pedagang pasar rakyat, memendekkan rantai pasok dan menekan harga eceran.
Di daerah, seperti Kabupaten Magetan, upaya stabilisasi harga terus dilakukan melalui koordinasi aktif antara pemerintah daerah, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan. Magetan memperluas Gerakan Pangan Murah dan mendistribusikan beras SPHP ke pasar tradisional, berperan langsung dalam menjaga keterjangkauan beras bagi warga.
Kepala Badan Pangan Nasional memastikan bahwa selain pengawasan ketat dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan harga dan mutu beras. Satgas juga menjalankan pendekatan pelatihan agar harga kembali sesuai HET tanpa mengganggu kelancaran pasokan.
