Ahok Blak-blakan: Keluar dari Pertamina karena Tak Sejalan dengan Jokowi

Genews.co.id Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, buka-bukaan soal alasan pengunduran dirinya dari perusahaan pelat merah tersebut. Pernyataan ini disampaikan Ahok saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ahok menjelaskan bahwa keputusannya mundur bukan karena masalah teknis operasional. Ia menyatakan pengunduran itu karena beda pandangan politik dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Mundur karena Pandangan Politik Berbeda

Dalam kesaksiannya, Ahok mengatakan bahwa ia sudah mempersiapkan rencana pengunduran diri sejak akhir Desember 2023. Ia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024. Namun, pengesahan RKAP baru dilakukan pada Januari 2024 sehingga pengunduran baru resmi dilakukan setelah RUPS dilaksanakan.

“Saya mengundurkan diri,” ujar Ahok ketika jaksa menanyakan status keputusannya di persidangan. Ia menegaskan bahwa alasannya adalah alasan politik, bukan sekadar urusan internal perusahaan.

Ia menjelaskan bahwa pengunduran dirinya terjadi karena tidak sejalan dengan Presiden Jokowi dalam sejumlah hal, termasuk soal kebijakan yang menurut dia perlu diubah atau diperbaiki di Pertamina.

Catatan RKAP yang Ditinggalkan Ahok

Ahok juga menyebut bahwa sebelum resmi mundur, ia telah meninggalkan catatan strategis dalam RKAP 2024 yang ia susun bersama direksi. Catatan tersebut berkaitan dengan perubahan sistem pengadaan barang dan jasa yang menurutnya dapat memberikan efisiensi biaya hingga 46 persen. Semua direksi diklaim telah menandatangani catatan tersebut.

Meski demikian, menurut Ahok, usulan dan langkah strategis yang ia ajukan tidak mendapat dukungan penuh. Hal inilah yang kemudian memperkuat keputusannya untuk mundur dari Komisaris Utama.

Ahok Desak Perubahan Struktural

Lebih jauh, Ahok juga menyebutkan bahwa ia pernah meminta kepada Jokowi agar diberi pilihan untuk menjadi Direktur Utama (Dirut) Pertamina. Permintaan itu dia sampaikan sebagai bentuk keseriusan untuk memperbaiki perusahaan secara menyeluruh. Namun, tawaran tersebut tidak dikabulkan.

Ahok menegaskan bahwa perbaikan itu bukan soal materi atau jabatan, tetapi soal meninggalkan warisan (legacy) perubahan positif di Pertamina. Ia merasa sulit mewujudkan perubahan tanpa wewenang penuh yang dibutuhkan.

Ketidaksepahaman dengan Jokowi Jadi Pemicu

Beberapa usulan Ahok yang tidak disetujui Jokowi disebut berkontribusi pada perbedaan pandangan politik tersebut. Salah satunya adalah soal perubahan sistem pengadaan dan efisiensi biaya. Menurut Ahok, bila kebijakan itu diterapkan, perusahaan dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Ahok juga menyebut pernah mengusulkan perubahan pada sistem subsidi energi di Pertamina. Ia menyampaikan bahwa perubahan skema subsidi dapat membantu perusahaan mengurangi kerugian besar akibat perbedaan antara harga jual dan harga keekonomian, sesuatu yang menurutnya tidak ditegakkan sesuai keinginannya.

Namun, ia menyatakan bahwa karena beberapa usulan itu tidak disepakati, dirinya merasa langkah terbaik adalah mundur. “Kalau Anda tidak sepakat, walaupun Anda Presiden, saya berhenti,” ujar Ahok.

Reaksi Publik dan Publikasi Sidang

Pernyataan Ahok soal pengunduran diri karena tak sejalan dengan Jokowi mencuri perhatian publik. Banyak pihak mengaitkannya dengan dinamika pemerintahan serta arah perubahan di BUMN strategis seperti Pertamina.

Beberapa pengamat menilai langkah Ahok mencerminkan keinginan kuat untuk memperbaiki tata kelola internal perusahaan. Namun, proses politik di luar perusahaan disebut membatasi ruang geraknya selama menjabat sebagai Komisaris Utama.

Dalam sidang itu, Ahok menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah. Pernyataannya tentang pengunduran diri menjadi salah satu sorotan kuat dari publik terhadap proses hukum dan kebijakan BUMN saat ini.

Situasi Berkembang

Kasus ini masih dalam proses hukum sehingga pengaruh pernyataan Ahok terhadap proses berjalan belum dapat dipastikan. Namun, pernyataan blak-blakan Ahok tentang perbedaan pandangan politik dengan Jokowi dipandang memberi konteks baru tentang dinamika internal PT Pertamina.

Publik dan analis politik serta ekonomi kemungkinan akan terus mengamati perkembangan kasus ini, terutama jika ada implikasi lebih luas terhadap kebijakan perusahaan pelat merah dan hubungan antara eksekutif dan pejabat independen di BUMN besar seperti Pertamina.