DPR Jepang Dibubarkan, Jepang Gelar Pemilu Cepat 8 Februari 2026

Genews.co.id Tokyo, Jepang — Majelis Rendah Parlemen Jepang atau House of Representatives secara resmi dibubarkan oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi pada 23 Januari 2026. Pembubaran ini membuka jalan bagi digelarnya pemilihan umum cepat pada 8 Februari 2026, jauh lebih awal dari jadwal biasa yang seharusnya berlangsung pada 2028.

Langkah ini menjadi bagian dari dinamika politik nasional di Jepang menjelang peristiwa pemilu. Keputusan pembubaran tersebut diambil melalui persetujuan kabinet Takaichi setelah Majelis Rendah memasuki sesi biasa pada sesi Diet.

DP Jepang Dibubarkan dan Alasan Resmi

Pembubaran Majelis Rendah diumumkan oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi setelah kabinet menyetujui rencana tersebut. Takaichi menyatakan bahwa langkah ini bertujuan agar pemerintah memperoleh mandat langsung dari publik atas arah kebijakan nasional yang tengah dijalankan.

Takaichi, yang menjadi Perdana Menteri Jepang pertama dari kalangan perempuan dan menjabat sejak Oktober 2025, menjelaskan bahwa pemerintahannya masih membutuhkan legitimasi politik yang kuat. Ia ingin memperkuat dukungan masyarakat dalam menghadapi isu ekonomi, fiskal, dan keamanan nasional.

Keputusan membubarkan parlemen ini merupakan yang pertama dilakukan pada awal sesi Diet biasa dalam hampir 60 tahun terakhir. Pembubaran segera memulai masa kampanye dan menetapkan jadwal pemilu cepat.

Jadwal Pemilu dan Proses Legislasi Tertunda

Dengan dibubarkannya Majelis Rendah, Jepang akan menggelar pemilihan umum pada 8 Februari 2026. Jadwal ini diumumkan setelah pemerintah menyelenggarakan rapat kabinet dan menyetujui tanggal resmi penyelenggaraan pemilu.

Para anggota legislatif akan dipilih kembali untuk 465 kursi di Majelis Rendah. Partai atau koalisi yang memperoleh minimal 233 kursi akan menjadi kekuatan dominan dalam membentuk pemerintahan berikutnya.

Pembubaran ini otomatis menunda sejumlah agenda legislatif utama, termasuk pembahasan anggaran awal untuk tahun fiskal mendatang. Oposisi menilai langkah tersebut mengganggu proses perundang-undangan yang membutuhkan perhatian segera.

Reaksi Partai Oposisi dan Kritikan

Beberapa partai oposisi di Jepang menyatakan keprihatinan mereka atas keputusan pembubaran parlemen. Mereka menilai pemerintah seharusnya fokus pada isu domestik yang mendesak daripada mempercepat pemilu.

Pemimpin dari Centrist Reform Alliance, salah satu partai oposisi, mengatakan bahwa pembubaran ini kurang memiliki alasan kuat. Menurutnya, fokus pemerintah seharusnya pada kebijakan ekonomi dan urgensi sosial.

Tokoh oposisi lain menyoroti bahwa pembubaran parlemen mengalihkan prioritas dari isu harga barang pokok, kenaikan biaya hidup, hingga persoalan sosial yang berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dampak Politik dan Tujuan Strategis

Analis politik menilai langkah Takaichi untuk membubarkan Majelis Rendah adalah manuver strategis politik. Dengan memanfaatkan popularitas pemerintah saat ini, perdana menteri berharap memperoleh dukungan lebih besar di parlemen.

Kemenangan signifikan dalam pemilu dapat memperkuat posisi Takaichi serta basis partainya, Liberal Democratic Party (LDP), dalam melanjutkan agenda kebijakan penting. Agenda tersebut mencakup kebijakan fiskal, penanggulangan harga, serta reformasi di sektor pertahanan.

Namun langkah ini juga membawa risiko. Jika suara pemilih menurun atau oposisi memperoleh kursi signifikan, pemerintahan Takaichi mungkin harus menghadapi situasi politik yang lebih kompleks. Hal ini berpotensi mempengaruhi stabilitas pemerintahan dalam jangka pendek.

Pendapat Publik dan Situasi Sosial

Sejumlah survei menunjukkan opini publik yang beragam terhadap pembubaran parlemen ini. Sebagian masyarakat mendukung pemilu cepat sebagai kesempatan untuk menyuarakan aspirasi politik secara langsung. Namun part lain merasa bahwa pemilu di tengah isu ekonomi dan sosial dapat memperpanjang ketidakpastian.

Beberapa warga juga mempertanyakan timing pembubaran tersebut, terutama karena dilakukan saat masalah harga barang dan tantangan ekonomi masih menjadi fokus utama publik.

Apa Selanjutnya?

Dengan Majelis Rendah yang dibubarkan, fokus politik di Jepang kini berpindah ke periode kampanye pemilu. Partai politik akan berkompetisi untuk merebut dukungan publik menjelang 8 Februari 2026.

Hasil pemilu diperkirakan akan menentukan arah kebijakan dalam beberapa tahun ke depan serta konstelasi kekuatan politik di Jepang. Pemilu ini juga menjadi momen penting bagi Takaichi untuk mengamankan mandat publik bagi agenda besar pemerintahannya.

Kasus pembubaran parlemen Jepang ini tetap ini masih belanjut, dan perkembangan selanjutnya akan terus dipantau oleh media internasional dan domestik.