BEM SI Menggugat: Evaluasi Pemerintahan Prabowo-Gibran
Genews.co.id -Hari ini Demonstrasi besar digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Aksi ini diadakan pada Senin (20/10/2025) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini bertepatan dengan peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
BEM SI Menyuarakan Kekecewaan Atas Kebijakan Pemerintahan
Sebanyak 1.743 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa tersebut. Dengan pendekatan humanis dan tanpa penggunaan senjata api, demi menjaga kenyamanan masyarakat dan kelancaran penyampaian aspirasi.
BEM SI menyuarakan kekecewaan atas kebijakan pemerintahan yang dianggap tidak pro-rakyat dan menyerukan pembatalan kebijakan tersebut. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) turut ambil bagian dalam aksi yang juga menyoroti kebebasan sipil yang menyempit. Kondisi ekonomi yang memburuk, serta pemerintahan yang dianggap semakin represif dan tidak demokratis. Mereka menilai janji perubahan yang disampaikan Prabowo-Gibran selama kampanye belum terealisasi.
BEM UI mengangkat empat isu utama:
- Kenaikan harga kebutuhan pokok dan pengangguran tinggi
Kenaikan harga kebutuhan pokok membuat masyarakat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terutama yang berpenghasilan rendah, sementara tingginya pengangguran membuat banyak orang kesulitan mendapatkan penghasilan tetap. Sehingga kondisi ini memperburuk perekonomian dan menurunkan kesejahteraan masyarakat
- Penyempitan ruang kebebasan sipil
Penyempitan ruang kebebasan sipil terjadi ketika masyarakat semakin sulit menyuarakan pendapat atau berkumpul tanpa takut diintimidasi atau dibatasi. Hal ini sering dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas, tapi justru membuat kebebasan berpendapat jadi terbatas dan demokrasi melemah.
- Kebijakan ekonomi yang menguntungkan oligarki
yaitu kebijakan yang fokus pada penguasaan sumber daya dan investasi besar yang hanya bisa diakses oleh kelompok kaya. Mereka mendapat kemudahan seperti pengurangan regulasi dan pajak yang ringan, sementara usaha kecil dan masyarakat biasa kurang diperhatikan.
- Kegagalan menjaga prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat
Kegagalan menjaga prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat terlihat yaitu makin lemahnya kebebasan berpendapat, tindakan represif aparat yang membatasi suara rakyat. Lembaga pengawas demokrasi seperti KPK dan MK juga kehilangan independensi, sehingga mekanisme checks and balances tak berjalan efektif. Akibatnya, demokrasi jadi rapuh, dan masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting.
Untuk itu, mereka mengajukan delapan tuntutan yang disebut Asta Cita Milik Rakyat sebagai tandingan program pemerintah. Aksi diwarnai oleh kehadiran lebih dari seribu peserta, termasuk mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi masyarakat sipil. Demonstrasi berlangsung di beberapa titik, dari Lapangan FISIP UI di Depok, Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas), hingga Gedung DPR/MPR RI. Kepolisian meminta warga untuk menghindari lokasi demi mengurangi kemacetan dan memastikan keamanan selama aksi berlangsung.
