Gejolak di Departemen Kehakiman AS, Puluhan Jaksa Mundur Serentak

Genews.co.id Gejolak terjadi di Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau Department of Justice (DOJ). Puluhan jaksa federal dan pengacara senior dilaporkan mengundurkan diri secara bersamaan. Peristiwa ini terjadi pada Januari 2026 di Amerika Serikat.

Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah kontroversi internal. Isu utamanya terkait penanganan kasus penembakan fatal oleh agen federal. Perubahan arah kebijakan penegakan hukum juga menjadi sorotan.

Kronologi Awal Gejolak Internal

Gejolak bermula dari penanganan kasus penembakan seorang warga sipil di Minneapolis. Korban tewas dalam insiden yang melibatkan agen Immigration and Customs Enforcement (ICE). Kasus tersebut langsung ditangani oleh DOJ pusat.

Keputusan DOJ mengambil alih penyelidikan menuai kritik internal. Jaksa di tingkat negara bagian tidak dilibatkan secara penuh. Beberapa unit hak sipil juga disebut tidak mendapat akses awal terhadap kasus tersebut.

Situasi ini memicu ketegangan serius di internal DOJ. Sejumlah jaksa menilai proses penyelidikan tidak berjalan transparan. Ketidakpuasan tersebut berujung pada pengunduran diri.

Jaksa dan Pengacara Senior Pilih Tinggalkan Jabatan

Sedikitnya lima jaksa federal di Minnesota mengundurkan diri. Mereka berasal dari unit kejahatan dan hak sipil. Pengunduran diri juga terjadi di kantor pusat DOJ di Washington.

Beberapa pengacara senior dari Civil Rights Division turut meninggalkan jabatan. Unit ini selama ini menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mereka menyebut adanya perbedaan prinsip dalam kebijakan hukum.

Para pejabat yang mundur tidak menyampaikan kritik secara terbuka. Namun, sumber internal menyebut adanya tekanan kebijakan. Arah penegakan hukum dinilai telah berubah.

Penyebab Utama Ketegangan di DOJ

Salah satu pemicu utama adalah keputusan untuk tidak membuka penyelidikan hak sipil lanjutan. Padahal, kasus penembakan dinilai memenuhi unsur pelanggaran serius. Civil Rights Division tidak diberi peran strategis.

Selain itu, terjadi perubahan prioritas penegakan hukum. Fokus DOJ bergeser dari isu hak sipil ke kebijakan keamanan dan imigrasi. Perubahan ini memicu ketidakpuasan pegawai lama.

Beberapa jaksa menilai DOJ mulai kehilangan independensi. Keputusan internal disebut semakin dipengaruhi kepentingan politik. Hal ini bertentangan dengan prinsip penegakan hukum netral.

Dampak Langsung terhadap Penegakan Hukum

Pengunduran diri massal ini berdampak langsung pada kinerja DOJ. Beberapa unit kehilangan jaksa berpengalaman. Penanganan kasus kompleks berpotensi melambat.

Kekosongan jabatan juga memengaruhi koordinasi dengan pemerintah negara bagian. Sejumlah penyelidikan lintas wilayah terancam tertunda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik.

Organisasi hak asasi manusia ikut menyuarakan keprihatinan. Mereka menilai kondisi ini dapat melemahkan perlindungan hak sipil. Kepercayaan publik terhadap DOJ ikut terpengaruh.

Reaksi Politik dan Pengawasan Publik

Sejumlah anggota parlemen AS meminta penjelasan resmi. Mereka menilai pengunduran diri massal ini tidak biasa. Isu independensi hukum kembali menjadi perdebatan nasional.

Pihak oposisi mendesak adanya pengawasan kongres. Mereka meminta transparansi dalam pengambilan keputusan DOJ. Pemerintah federal belum memberikan pernyataan rinci.

Situasi Terkini dan Perkembangan Lanjutan

Hingga kini, DOJ belum mengumumkan jumlah resmi pejabat yang mundur. Proses internal masih berlangsung. Pemerintah menyatakan akan memastikan layanan hukum tetap berjalan.

Perkembangan selanjutnya akan terus dipantau. Publik menanti langkah konkret untuk meredakan gejolak. Isu ini diperkirakan masih menjadi sorotan nasional.