KPK Lakukan OTT Pertama di 2026, 8 Orang Diamankan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung gerak cepat memulai tahun 2026 dengan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jakarta Utara. Malam Jumat, 9 Januari, tim KPK mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam praktik suap pengurangan nilai pajak. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi penangkapan itu saat ditemui wartawan di Jakarta, Sabtu (10/1).
“Dari yang kita amankan, ada beberapa pegawai pajak dan juga wajib pajak,” ujar Fitroh singkat. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan bahwa para tersangka kini sedang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. “Sampai dengan sekarang, pihak kami telah mengamankan beberapa pihak terduga sejumlah delapan orang, beserta dengan barang bukti berupa uang tunai,” katanya.
Ratusan Juta Rupiah dan Valas Jadi Barang Bukti
Yang paling mencolok dari OTT ini adalah penyitaan uang tunai dalam jumlah fantastis. Fitroh menyebutkan, “Sementara ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas.” Meski detail nominal belum diungkap secara resmi, temuan ini mengindikasikan skala transaksi suap yang tidak main-main di balik pengurangan kewajiban pajak.
KPK juga diketahui melakukan penggeledahan di kantor pegawai pajak terkait. Langkah ini biasa dilakukan untuk mengumpulkan bukti tambahan, seperti dokumen dan rekaman transaksi. Para pihak yang diamankan memiliki waktu 24 jam untuk status hukumnya ditentukan, apakah naik jadi tersangka atau tetap saksi.
Modus Suap Pajak yang Masih Menggelayut
Kasus ini berawal dari laporan dugaan penerimaan suap oleh pegawai DJP untuk meringankan beban pajak wajib pajak. Praktik semacam ini bukan hal baru di sektor perpajakan, di mana pengurangan nilai pajak sering jadi celah korupsi. KPK belum merinci nama-nama atau jabatan pasti para pegawai yang terjaring, tapi konteksnya jelas: menjaga penerimaan negara dari praktik curang.
Sebagai catatan, OTT perdana 2026 ini melanjutkan tren agresif KPK tahun lalu. Di 2025, lembaga antirasuah itu sukses tangkap 11 OTT, tetapkan 118 tersangka, dan pulihkan aset Rp1,53 triliun. Termasuk diantaranya Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Gubernur Riau.
Dampak ke Integritas Pajak Nasional
Peristiwa ini kembali mengingatkan betapa rapuhnya sistem perpajakan jika dibiarkan rawan korupsi. Pemerintah terus dorong digitalisasi pajak untuk meminimalkan kontak manusia, tapi kasus seperti ini tunjukkan pengawasan ketat tetap krusial. Masyarakat berharap KPK tak hanya tangkap pelaku, tapi juga ungkap jaringan di baliknya agar penerimaan negara optimal.
KPK menjanjikan perkembangan kasus secepatnya. Sampai update terbaru per Sabtu siang ini, pemeriksaan masih berlangsung.
