PM Thailand Bubarkan DPR, Pemilu Dijadwalkan 45 Hari ke Depan
GeNews.co.id – Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, secara resmi membubarkan parlemen pada Jumat (12/12/2025) setelah Raja Maha Vajiralongkorn menandatangani dekrit pembubaran DPR. Keputusan tersebut diambil di tengah situasi politik domestik yang buntu, ditambah ketegangan di wilayah perbatasan Thailand–Kamboja yang terus meningkat.
Anutin lebih dulu mengumumkan rencana pembubaran parlemen melalui akun media sosialnya pada Kamis (11/12/2025) malam. Ketua Partai Bhumjaithai itu menyatakan langkah ini dilakukan untuk mengembalikan mandat politik kepada rakyat. Dekrit pembubaran kemudian dipublikasikan secara resmi melalui Royal Gazette pada Jumat pagi waktu setempat.
Sesuai konstitusi Thailand, pemilihan umum harus digelar dalam rentang 45 hingga 60 hari sejak parlemen dibubarkan. Dengan ketentuan tersebut, pemilu diperkirakan berlangsung pada akhir Januari atau awal Februari 2026, lebih cepat dari jadwal semula yang direncanakan pada Maret atau April tahun depan.
Tuduhan Inkonsistensi dari Oposisi
Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, menjelaskan bahwa keputusan ini dipicu oleh konflik politik yang tak kunjung menemukan titik temu dengan Partai Rakyat, kekuatan oposisi terbesar di parlemen. Partai tersebut sebelumnya memberi dukungan kepada Anutin, namun dengan sejumlah syarat, termasuk dorongan agar dilakukan referendum terkait perubahan konstitusi.
Menurut Siripong, hubungan antara koalisi pemerintah dan Partai Rakyat memburuk setelah tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi. Kebuntuan ini membuat agenda pemerintahan tersendat dan proses legislasi terhenti. Situasi semakin memanas ketika Partai Rakyat mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya sekaligus mendesak pembubaran parlemen.
Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Rueng panyawut, menilai Partai Bhumjaithai tidak konsisten dengan kesepakatan awal. Ia menyebut pihak oposisi telah berupaya mendorong reformasi konstitusi melalui jalur parlemen, namun selalu menemui hambatan dari koalisi penguasa.
Anutin menjabat sebagai perdana menteri sejak September 2025, setelah Partai Bhumjaithai keluar dari pemerintahan sebelumnya. Dukungan Partai Rakyat saat itu menjadi faktor penting yang mengantarkannya ke posisi puncak pemerintahan.
Tanggapan Publik yang Terbelah
Langkah pembubaran parlemen ini memicu beragam tanggapan di kalangan publik Thailand. Sebagian masyarakat menilai keputusan tersebut sebagai jalan demokratis untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat melalui pemilu. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa pemilihan dini justru akan memperpanjang ketidakpastian politik, mengingat polarisasi yang masih kuat dan potensi lahirnya pemerintahan yang tidak stabil.
